Kejari Bitung Musnahkan Barang Bukti Sejumlah Perkara  Berkekuatan Hukum Tetap

BITUNG - Kejaksaan Negeri Bitung musnahkan sejumlah barang bukti (Babuk) tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Selasa (23/07/2024).

Baca juga: Launching Bank Sampah, Maurits: Terima Kasih Kepada Pihak Pertamina

Pemusnahan dilaksanakan di Kantor Kejari Bitung ini turut di saksikan Sekda Rudy Theno, Pengadlan Negeri Bitung, Kepala Lapas Bitung Syukron Hamdani. Mewakili Kapolres Bitung Kasat Reskrim IPTU Gede Indra dan Stackholder terkait lainnya.

Barang Bukti (Babuk) dari 55 perkara yang dimusnahkan  yakni ;  - Penganiayaan  6 Perkara, Tindak Pidana Senjata Tajam  3 Perkara, Pencurian  3 Perkara, Pembunuhan 3 Perkara, Obat Keras berupa 18.568 butir Trihexypenidhy dan 4.200 butir Ifarayl serta 14 Perkara Perkara UU Kesehatan 

Baca juga: Bersama Tim Dinas PU Kasdim dan Pasiter 1310 Bitung Tinjau Lokasi TMMD 2023

Selanjutnya, 5 Paket Ganja dan 12 Paket Shabu dari 7 Perkara Narkotika, Tipikor  2 Perkara, Perjudian  4 Perkara, Perikanan  1 Perkara, ITE 1 perkara dan Lainnya 11 Perkara..

Kajari Bitung, Dr.Yadyn SH MH  mengatakan, pemusnahan babuk itu telah berkekuatan hukum tetap yang sudah sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan penuntutan sampai dengan eksekusi.

Baca juga: Pidana Seumur Hidup Pandai Membatik di Lapas Permisan Nusakambangan

" Ini adalah salah satu putusan dari majelis hakim yang harus dieksekusi. Total ada 55 perkara diantaranya narkotika sabu, ganja, obat keras dan Kemudian ada handphone, senjata tajam dan juga mesin kapal, " Jelas Kajari

Pemusnahan babuk yang dilakukan sambungnya, adalah sebagai bagian keterbukaan informasi. Dirinya juga mengatakan,   hal itu hasil dari kolaborasi semua stakeholder Terkait, termasuk dengan Pengadilan dan Kepolisian, PSDKP, Bea Cukai Lembaga Pemasyarakatan maupun  Pemerintah Kota Bitung.

Baca juga: Peduli Lingkungan, Petugas Lapas Permisan dan WBP Gotong Royong Bersihkan Pantai Permisan

"Kedepannya kami bisa membangun semangat kita bersama dalam prinsip penegakan hukum. Khususnya dalam penanganan perkara pidana baik itu pidana umum maupun maupun pidana khusus, " tutupnya (AH)